Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN, PA Tulungagung Ikuti Bimtek Penyusunan LK dan BMN oleh Sekretariat MA RI
.
.
Senin, 15 Januari 2024 Jajaran Sub Bagian Umum dan Keuangan PA Tulungagung mengikuti Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung di Ruang Kesekretariatan PA Tulungagung membahas mengenai teknis Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN.
.

.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Mahkamah Agung nomor 86/SEK/PL1.2.7/I/2024 tertanggal 11 Januari 2024 terkait Bimbingan Teknis Pelaporan Laporan Keuangan (LK) dan Barang Milik Negara (BMN). Undangan ini merupakan respons atas Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-224/KN/KN.2/2023, yang membahas pelaksanaan, penyusunan, dan penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2023.
.
.
Bimbingan teknis ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Sekretaris dan jajaran Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah memastikan pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021.
.

.
Agenda tersebut mencakup pemahaman dasar hukum, prosedur pelaporan, dan pemanfaatan Aplikasi e-SADEWA. Melalui aplikasi tersebut, Satuan Kerja diminta mengunggah Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan Tahun 2023 dalam bentuk Excel dan PDF di submenu Monitoring Laporan Barang Milik Negara batas waktu penyampaian laporan tersebut adalah 16 Januari 2024. Pada saat artikel ini diturunkan Sub Bagian Umum PA Tulungagung telah menyelesaikan dan mengupload Laporan Wasdal yang dimaksud.
.
.
Semoga komitmen Mahkamah Agung untuk memastikan integritas dan efisiensi dalam pengelolaan BMN, dapat terwujud dengan dukungan semua pihak yang terlibat dan berkompetensi dalam membangun tata kelola keuangan instansi yang baik di Indonesia.