Wujudkan Efisiensi Pengelolaan BMN: PA Tulungagung Ikuti Sosialisasi Pengusulan RKBMN TA 2026
.
.
Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2865/SEK/SK.PL1.2.1/V/2024, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyelenggarakan sosialisasi teknis pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun anggaran 2026. Acara yang berlangsung pada 16 Mei 2024 ini dilakukan secara daring dan diikuti aparatur PA Tulungagung di ruang kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Tulungagung.
.
.
Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, serta Operator BMN. Di Pengadilan Agama Tulungagung, perwakilan yang hadir adalah Kasubbag Umum dan Keuangan, Ahmad Iksan, serta Operator BMN, Dita Amelia. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap unit kerja mampu menyusun dan menginput RKBMN sesuai dengan aturan yang berlaku.
.
.
Dalam sesi sosialisasi ini, narasumber, Ida Ariani, S.E., M.H., dari Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA-RI, menyampaikan detail teknis pengusulan RKBMN melalui aplikasi e-SADEWA dan SIMAN versi terbaru. Narasumber menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi SIMAN bertujuan memperkuat digitalisasi proses bisnis dan meningkatkan tata kelola pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
.
.
Seluruh peserta diberikan penjelasan mengenai alur pengusulan RKBMN, data pendukung yang diperlukan untuk berbagai jenis pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN. Pengusulan RKBMN akan dimulai pada 20 Mei hingga 15 Juni 2024, di mana masing-masing satuan kerja menyiapkan data dukung untuk pengusulan tersebut.
.
.
Proses konsolidasi usulan oleh pengadilan tingkat banding akan dilakukan pada 1 Juli hingga 9 Agustus 2024, dan diikuti dengan input hasil konsolidasi ke dalam aplikasi SIMAN. Pengusulan akan melalui beberapa tahap penelaahan di tingkat Korwil dan Eselon I sebelum diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Oktober 2024.
.
.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dapat melaksanakan pengusulan RKBMN dengan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, demi tercapainya tata kelola BMN yang lebih baik di masa mendatang.
