Berdasarkan poin III Surat KPTA tersebut menerangkan bahwa biaya-biaya yang dapat dipungut kepada para pihak adalah biaya untuk keperluan pemeriksaan persidangan, termasuk untuk pengambilan sumpah. Selain itu, oleh karena pemeriksaan saksi adalah secara terpisah satu persatu, maka biaya sumpah disesuaikan dengan jumlah saksi yang didengar di persidangan. Berdasarkan narasi di atas, kewenangan menetapkan biaya sumpah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, dengan berkoordinasi bersama Ketua Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena itu, perwakilan Pengadilan Agama Tulungagung berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Tulungagung untuk membahas teknis penyumpahan persidangan. Tujuannya adalah agar tetap sejalan dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menjaga keseragaman biaya sumpah saksi di persidangan. Dengan adanya keseragaman, para pihak yang berperkara akan mendapatkan kepastian hukum dan tidak merasa dipungut biaya yang berbeda-beda di setiap persidangan.