Kawal Capaian Output Program Prioritas Nasional: Tim Pengelola Keuangan PA Tulungagung Ikuti Sosialisasi Pembaruan E-Monev Bappenas

.

.

Kamis, 8 Mei 2025, Pengadilan Agama Tulungagung mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi E-Monev Bappenas 2025 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasubbag PTIP, Operator Layanan Operasional, dan Operator E-Monev Bappenas dari PA Tulungagung, dan dilaksanakan di Ruang Kesekretariatan sebagai bentuk tindak lanjut Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor 108/BUA.1/UND/RA1.5/IV/2025. Sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian dukungan Mahkamah Agung RI terhadap proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 melalui sistem e-Monev.

.

.

Acara dibuka oleh perwakilan Biro Renog MA RI dan Wakil Ketua PTA Banten, Drs. H. Pandi, S.H., M.H., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bappenas dan Mahkamah Agung atas inisiatif penyelenggaraan sosialisasi ini. Ia berharap agar kegiatan ini mampu mendorong peningkatan kualitas pelaporan di tingkat satuan kerja. Sosialisasi ini tidak hanya memperkenalkan fitur-fitur terbaru dari e-Monev, tetapi juga memberikan pemahaman teknis mengenai tata cara input data realisasi, pelaporan indikator kinerja, serta proses verifikasi yang terintegrasi. Aplikasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan dikembangkan sebagai instrumen utama untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program pembangunan nasional.

.

.

E-Monev Bappenas 2025 memberikan tiga ruang lingkup pelaporan, yaitu: realisasi komponen, output dan indikator, serta proses verifikasi data. Dengan segmentasi pengguna dari level perencana hingga administrator pusat di Bappenas, sistem ini mendorong pengawasan yang lebih terstruktur dan sistematis. Pengadilan Agama Tulungagung menyambut baik pengembangan aplikasi ini dan berkomitmen untuk menerapkan sistem pelaporan kinerja secara optimal. Diharapkan dengan penguatan sistem digital ini, pelaksanaan tugas dan program pembangunan di lingkungan lembaga peradilan dapat dievaluasi lebih transparan dan akurat.