PA Tulungagung Gelar Rapat Monev Disiplin Hakim: Tegaskan Komitmen terhadap Integritas dan Kedisiplinan
Tulungagung, 2 Juli 2025 — Sesuai surat undangan Nomor: 1855/KPA.W13-A11/UND.HM3.1.3/VII/2025 tertanggal 1 Juli 2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Hakim, Pimpinan dan Seluruh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan rapat Monev Hakim pada hari Rabu, 2 Juli 2025. Kegiatan ini dimulai pukul 08.00 WIB dan bertempat di Media Centre Pengadilan Agama Tulungagung.
Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1280/BP/KP.02.1/XI/2020 perihal laporan penegakan disiplin kerja hakim. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016, khususnya Bab IV Pasal 16 dan 17, yang menekankan pentingnya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pimpinan satuan kerja terhadap hakim dan aparatur peradilan.
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Ibu Ketua Hj. Musri, S.H., M.H., membuka rapat dengan menegaskan bahwa pengawasan internal merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan wibawa lembaga peradilan. Beliau juga mengingatkan bahwa setiap laporan disiplin hakim wajib disusun dan dikirimkan secara berkala ke Badan Pengawasan MA sebagai bentuk tanggung jawab administratif dan etika.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah hal penting, antara lain kedisiplinan absensi dan kehadiran hakim. Ditekankan bahwa hakim sebagai pejabat negara harus memberi contoh dalam hal ketepatan waktu dan integritas kerja. Penggunaan titik koordinat dalam sistem absensi elektronik juga kembali menjadi perhatian utama, mengingat akurasi lokasi menjadi indikator kehadiran yang sah.
Selain itu, Ketua juga mengingatkan pentingnya mencantumkan jumlah biaya perkara prodeo yang ditanggung oleh DIPA secara jelas dalam amar putusan. Langkah ini merupakan bagian dari transparansi anggaran dalam penanganan perkara masyarakat tidak mampu. Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh hakim di lingkungan PA Tulungagung semakin meningkatkan komitmennya dalam menjaga kedisiplinan, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas peradilan.