Perkuat Akuntabilitas, PA Tulungagung Hadiri Konsolidasi Keuangan Mahkamah Agung
Tulungagung, 7 Juli 2025 – Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung mengikuti kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di ruang Kesekretariatan PA Tulungagung, dengan diikuti oleh satuan kerja (satker) dari seluruh Indonesia. Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di seluruh jajaran peradilan.
Acara yang diikuti oleh Plt. Sekretaris, PPK, Bendahara Pemasukan dan Pengeluaran, serta Operator SAKTI ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Edi Yuniadi, yang dalam arahannya menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan. Materi yang disampaikan mencakup penyusunan dan telaah laporan keuangan, serta pengelolaan data Barang Milik Negara (BMN) agar sesuai dengan regulasi terbaru dan prinsip-prinsip pelaporan yang baik.
Dalam sesi teknis, peserta mendapatkan penekanan penting terkait beberapa hal krusial, antara lain pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), yang tidak hanya terbatas pada pembangunan gedung, tetapi juga bisa berupa pengadaan peralatan dan mesin. Selain itu, peserta diingatkan untuk memahami bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeliharaan lebih ditujukan pada kegiatan perbaikan atau penggantian, bukan belanja modal. Evaluasi terhadap RKAKL juga menjadi fokus agar nominal belanja modal telah memenuhi batas kapitalisasi yang ditentukan, guna menghindari kesalahan klasifikasi aset.
Konsolidasi ini tidak hanya menjadi ajang penyamaan persepsi, tetapi juga menjadi wadah bagi satker untuk berbagi kendala dan mencari solusi atas tantangan teknis yang dihadapi. Salah satu isu yang banyak dibahas adalah pentingnya inventarisasi aset rusak berat melalui Aplikasi SIMAN, yang menjadi kunci dalam menyajikan data aset negara yang akurat dan mutakhir. Diskusi interaktif selama kegiatan berlangsung membantu memperjelas prosedur teknis dan memperkuat pemahaman terhadap mekanisme pelaporan yang efektif.
Kegiatan ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Partisipasi aktif dari satuan kerja, termasuk PA Tulungagung, mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan sinergi antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, diharapkan tercipta sistem pengawasan keuangan yang kuat, profesional, dan sesuai dengan prinsip transparansi publik.
