Lawatan Pimpinan PA Tulungagung ke Pemkab Tulungagung: Bahas Hak Perempuan dan Anak hingga Administrasi Kependudukan

.

.

Tulungagung, 11 Agustus 2025 - Dalam rangka meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Hj. Musri, S.H., M.H., bersama Panitera Pengganti PTA Surabaya, Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. Ishadi, M.H., dan Plt. Sekretaris, Ahmad Iksan, S.H., M.H., bersilaturahmi ke Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. Pertemuan ini menjadi agenda untuk berdiskusi mengenai isu-isu strategis yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik di bidang hukum dan administrasi kependudukan.

.

.

Beberapa pokok pembahasan meliputi Hak Perempuan dan Anak setelah perceraian, perubahan data kependudukan dan pencatatan sipil, serta eksekusi tanah waris. Topik-topik ini dinilai krusial karena berkaitan erat dengan kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan tertib administrasi. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan peradilan agama, diharapkan proses penanganan perkara yang menyangkut hak-hak keperdataan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

.

.

Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. Ishadi, M.H., juga menyampaikan pembahasan khusus terkait pentingnya peran psikolog dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Kehadiran psikolog diharapkan mampu memberikan pendampingan yang komprehensif, baik secara emosional maupun edukatif, kepada pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dibahas pula sinergi dengan Unit Pelaksana Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) sebagai mitra strategis dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.

.

.

Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga memperkuat jejaring kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pelayanan peradilan yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sinergitas yang dibangun diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah hukum di masyarakat sekaligus memastikan bahwa hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya terlindungi secara optimal.