Pimpinan Pengadilan Agama (PA) Tulungagung turut serta dalam kegiatan E-Learning Gratifikasi Batch 3 yang digelar pada tanggal 1 hingga 4 September 2025. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua PA Tulungagung sebagai perwakilan satuan kerja. Program ini merupakan tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI nomor 3233/BP/DL.1/VIII/2025. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait gratifikasi serta pencegahan korupsi di lingkungan peradilan.
Kegiatan e-learning ini dilaksanakan melalui Learning Management System (LMS) ACLC-KPK, yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada aparatur peradilan. Melalui platform ini, peserta mendapatkan materi yang komprehensif mengenai gratifikasi serta mekanisme pelaporan yang benar. Dengan format pembelajaran daring, kegiatan dapat menjangkau seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Hal ini mendukung efisiensi dan efektivitas peningkatan kapasitas aparatur peradilan.
Sebagai bentuk komitmen, Mahkamah Agung RI menginstruksikan agar setiap satuan kerja mengirimkan perwakilan sesuai ketentuan. Ketua atau Kepala satuan kerja mengikuti batch 2, Wakil Ketua atau Wakil Kepala pada batch 3, Panitera pada batch 4, dan Sekretaris pada batch 5. Dengan pembagian ini, diharapkan setiap lini kepemimpinan memahami dan menginternalisasi aturan terkait gratifikasi. Pemahaman yang merata akan memperkuat integritas lembaga peradilan di semua level.
Partisipasi PA Tulungagung dalam kegiatan ini menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional pencegahan korupsi. Melalui pemahaman yang mendalam, pimpinan PA Tulungagung dapat menjadi teladan bagi seluruh aparatur di bawahnya. Tidak hanya sebatas mengikuti e-learning, namun juga berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam tugas sehari-hari. Hal ini penting demi menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan.
Dengan adanya kegiatan e-learning gratifikasi ini, Mahkamah Agung RI menegaskan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola yang bersih dan transparan. PA Tulungagung pun berkomitmen untuk mendukung upaya tersebut dengan melaksanakan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam setiap layanan. Sinergi antara peningkatan pemahaman dan implementasi di lapangan diharapkan dapat mempersempit peluang terjadinya gratifikasi. Pada akhirnya, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen peradilan menuju lembaga yang berkelas dunia dan bebas dari praktik korupsi.