Kelola SDM Demi Pelayanan PRIMA: PA Tulungagung Hadiri Sosialisasi Pendataan PPNPN Non DIPA oleh PTA Surabaya
Pengadilan Agama (PA) Tulungagung menghadiri undangan PTA Surabaya dalam kegiatan sosialisasi pendataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Non DIPA pada Selasa, 16 September 2025. Acara yang berlangsung pukul 13.30–15.00 WIB tersebut diikuti oleh seluruh PPNPN Non DIPA dari satuan kerja se-Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menyamakan persepsi terkait pendataan tenaga honorer di lingkungan peradilan. Dengan demikian, data yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan dan lebih akurat.

Sosialisasi ini menghadirkan pembicara H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan sistem pendataan dilakukan secara digital melalui Google Form. Data yang dikumpulkan meliputi informasi pribadi, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Melalui cara ini, diharapkan proses administrasi berjalan lebih cepat dan efektif.

Selain itu, sosialisasi menekankan bahwa tenaga honorer Non DIPA yang didata harus memenuhi beberapa ketentuan khusus. Mereka merupakan pegawai yang tidak dibayarkan melalui Bank Mitra, telah bekerja minimal sejak Januari 2024, serta masih aktif hingga saat ini. Satuan kerja wajib menjamin kebenaran data yang disampaikan melalui dokumen pendukung resmi. Seluruh berkas harus dikirimkan secara daring paling lambat pada 19 September 2025.
PA Tulungagung menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk penguatan akuntabilitas dan transparansi di bidang kepegawaian. Proses pendataan berbasis teknologi dianggap mampu menyederhanakan mekanisme pelaporan sekaligus meminimalisir potensi kesalahan administrasi. Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam membangun sistem data yang terintegrasi. Dengan demikian, pelayanan peradilan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Dengan adanya kegiatan ini, PA Tulungagung semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data kepegawaian secara transparan dan akuntabel. Selain itu, satuan kerja juga dapat lebih fokus dalam mendukung efektivitas kinerja serta pelayanan publik kepada masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen PA Tulungagung untuk mendukung visi Mahkamah Agung mewujudkan peradilan yang agung, modern, dan berintegritas.
