Dukung Transparansi Keuangan: PA Tulungagung Ikuti Zoom Pendampingan Pembayaran Tukin November 2025 oleh BUA MA RI

Jumat, 17 Oktober 2025, Pengadilan Agama (PA) Tulungagung mengikuti kegiatan Zoom Pendampingan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk periode November 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Umum dan Keuangan Riky Yohana, S.E., M.H., Bendahara Pengeluaran Dita Amelia, A.Md.Ak., serta Bendahara Penerimaan Megatru Raka Pamungkas, S.E. Para peserta dari PA Tulungagung mengikuti kegiatan secara daring dari Ruang Kesekretariatan dengan penuh keseriusan. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses pengajuan dan pencairan tukin berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pendampingan dipimpin langsung oleh Bapak Supriyadi selaku Bendahara Mahkamah Agung RI, yang memberikan arahan teknis serta membuka sesi tanya jawab dengan seluruh satuan kerja. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya ketelitian dan ketepatan dalam penyusunan dokumen pengajuan tukin. Peserta juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses administrasi. Melalui forum ini, satuan kerja dapat memperoleh solusi langsung dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kebijakan pengelolaan keuangan.

Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa pengajuan tukin periode November 2025 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. BUA MA RI menekankan pentingnya pembaruan data dan validasi informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pencairan. Penguatan sistem administrasi dan koordinasi antarbagian menjadi perhatian utama untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dengan langkah ini, diharapkan satuan kerja dapat lebih siap menghadapi mekanisme baru yang diterapkan secara nasional.

Pendampingan ini juga menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya pengajuan tukin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan bersamaan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian teknis dan koordinasi yang lebih intensif di lingkungan satuan kerja. PA Tulungagung menunjukkan komitmen dan kesiapan dalam menyesuaikan sistem baru ini melalui kerja sama antarbagian. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur peradilan.

Dengan adanya kegiatan ini, PA Tulungagung memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan dan mekanisme pembayaran tukin terbaru. Pendampingan ini juga memperkuat koordinasi antara Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja di bawahnya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan tertib administrasi. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi perubahan sistem dan kebijakan. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan PA Tulungagung secara berkelanjutan.