Pengadilan Agama Tulungagung kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel dengan mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Rabu, 15 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung, Moh. Syaifuddin, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Riky Yohana, S.E., M.H., serta Petugas Layanan Operasional, Muhammad Syaifudin Zuhri, A.Md. sebagai bentuk kesiapan satuan kerja dalam menyusun perencanaan kebutuhan BMN secara efektif dan sesuai regulasi.

Sosialisasi tersebut membahas berbagai ketentuan teknis dalam penyusunan RKBMN, mulai dari mekanisme pengusulan kebutuhan barang, penyesuaian dengan standar barang dan standar kebutuhan, hingga pentingnya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil satuan kerja. Narasumber dari BUA Mahkamah Agung RI juga memberikan penjelasan mengenai kebijakan terbaru yang harus menjadi pedoman seluruh satuan kerja dalam menyusun dokumen RKBMN agar lebih akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata cara penyusunan RKBMN yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskusi interaktif yang berlangsung selama sosialisasi juga menjadi sarana untuk mengklarifikasi berbagai kendala teknis yang sering dihadapi dalam proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara, sehingga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara di lingkungan peradilan.



Keikutsertaan Pengadilan Agama Tulungagung dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN melalui perencanaan yang terarah, transparan, dan akuntabel. Dengan pemahaman yang semakin baik terhadap petunjuk teknis RKBMN, diharapkan proses perencanaan kebutuhan barang di Pengadilan Agama Tulungagung dapat berjalan lebih optimal, mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.